E-Commerce Segera Dikenakan Pajak

E-Commerce Segera Dikenakan Pajak – Pemerintah segera mengenakan aturan pajak bagi transaksi di platform e-commerce. Namun kurangnya sosialisasi dan integrasi membuat implementasi pajak e-commerce ini menjadi tanda tanya. Di toko yang berukuran sekitar 3×3 meter, Veronica tampak sibuk menatap layar komputer. Sesekali ia memerintahkan pegawainya mempersiapkan produk untuk dikirim, sambil menyiapkan printer untuk mencetak alamat tujuan para pembelinya.

E-Commerce Segera Dikenakan Pajak

Veronica yang merupakan salah satu pemilik toko aksesoris wanita di Pasar Pagi Mangga Dua, Jakarta Utara, adalah contoh pemilik toko yang kini juga sibuk melayani penjualan secara online. Sejak 2015 saya sudah punya toko online di beberapa e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Line Shopping. Menurut wanita yang akrab disapa Vero ini, hasil yang didapatkan dari penjualan online terbilang lumayan. Kalau dilihat selama 2 tahun ini, 30% penjualan sudah berasal dari online, kata Vero. Jika harus membandingkan, Vero mengaku lebih senang berjualan online. Karena lebih mudah dalam proses penjualan. Cukup lewat komputer atau handphone, transaksi dengan pembeli sudah beres, ungkap Vero mengungkapkan alasannya.

Lain cerita dengan Tedi, pria domisili Depok yang menggunakan platform e-commerce untuk memasarkan produk GPS (Global Positioning System) untuk di kendaraan. Dirinya mengakui bahwa 60% penjualan produknya tersebut kini berasal dari online. Mulai jualan online itu sejak 2004. Berbagai platform pernah saya coba, tapi sekarang fokusnya di Tokopedia, ujar Tedi. Selain menjual produknya secara online, Tedi juga menjual produknya secara offline melalui workshop miliknya. Kalau di online, biasanya itu pembeli baru dan pembeli lama yang sengaja cari cashback dari e-commerce yang kami gunakan.

Sedangkan di offline, itu pembelinya pembeli lama atau pembeli baru yang dapat referensi dari pembeli lama tadi, jelas Tedi. Menggeluti jualan online sejak lama, bisa dibilang Tedi sudah merasakan manis pahitnya berjualan online. Sebelum menjamurnya marketplace, saya bisa jual harga tinggi lewat official web store dan pembeli harus transfer uang terlebih dahulu sebelum barang dikirim ungkap tedi. Akan tetapi situasinya berubah setelah tren belanja masyarakat beralih ke e-commerce.

READ  Cara Terbaik Memilih Tempat Tidur Untuk Anak

Kini Tedi lebih memposisikan official web store sebagai pelengkap saja jika sewaktu-waktu pembeli ragu berbelanja di tokonya yang ada di e-commerce. Ditambah lagi, sekarang ini harga setiap produk yang kami jual itu mengikuti pesaing lain di marketplace. Secara otomatis, margin keuntungan kami menjadi kecil. Berbeda dengan dua penjual online sebelumnya, Iwan, seorang pegawai swasta yang menjadikan jualan online sebagai pemasukan sampingan. Bagi Iwan yang sudah berjualan pakaian olahraga sejak 10 tahun lalu, berjualan secara online lebih menguntungkan dibandingkan memiliki toko.

Menurut Iwan, keuntungan berjualan secara online seperti lebih mudah dalam beriklan dan bisa menjangkau pembeli dari seluruh Indonesia. “Kalau offline, hanya menjangkau di satu wilayah saja dan harus memikirkan hal terkait sewa tempat/kios, bayar listrik, bayar SPG, kasir dan lainnya, tutur Iwan. Kisah di atas mungkin bisa menggambarkan perubahan pola berjualan pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Dari pemilik toko sampai pegawai dengan usaha sampingan, e-commerce kini menjadi kanal penjualan yang efektif dalam memasarkan produknya. Namun nada bicara narasumber kami berubah jika bicara soal aturan pajak yang sebentar lagi akan diberlakukan pemerintah.

Harus Gencar Sosialisasi

Di dua bulan tersisa sebelum pemberlakuan aturan pajak e-commerce ini, pembuatan aturan teknis pelaksanaan terus dikebut. Turunan dari PMK No.210 itu sendiri adalah Peraturan Direktorat Jenderal Pajak yang akan mengatur secara lebih detail aturan ini. idEA sendiri akan terlibat dalam penyusunan ini, dengan mengedepankan tiga agenda utama.

Pertama, usaha mikro dilindungi. Kedua, aturan ini berlaku juga untuk media sosial. Ketiga, ada mekanisme untuk mengecek NPWP atau NIK itu asli ungkap Untung. Agenda terakhir ini penting untuk menghindari penyalahgunaan identitas pajak orang lain yang akan membuat ruwet situasi. Yang tak kalah penting adalah mensosialisasikan aturan ini ke pedagang. Seperti diungkap Putri Wana (Ranger Komunitas di Bukalapak), anggota komunitas sebagian besar tidak tahu mekanisme penerapan aturan ini.

READ  Perbedan antara plakat akrilik dan Plakat fiber

Contohnya perhitungannya seperti apa, pembayarannya gimana, atau batas waktunya kapan ungkap Putri. Wanita yang berjualan di e-commerce sejak 2014 ini juga berharap pembayaran pajak bisa dilakukan secara mudah. Contohnya kita bisa bayar di Indomaret atau Alfamart gitu Putri mengungkapkan harapannya. Jika mudah, Putri melihat aturan pajak ini bukan sebuah masalah. Kita maunya juga taat hukum, dan pajak kan juga untuk negara ungkap Putri.

E-commerce sekarang ini menjadi gerbang utama bagi UMKM untuk memasarkan produknya di internet. Tidak hanya menjual barang saja, namun perangkat lunak serta game poker online terbaik untuk android juga ada yang menjulanya. Jika anda termasuk orang yang berjualan melalui e-commerce, sudah siapkah bila dikenakan pajak oleh pemerintah ?