Pemutihan Denda Pajak, Kantor Samsat Putri Hijau Siapkan 10 Loket

Pemutihan Denda Pajak, Kantor Samsat Putri Hijau Siapkan 10 Loket

Jasa Konsultan Pajak Jakarta – Pemerintah Sumut menggelar pemutihan pembayaran denda PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) serta BNNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor). Di mana program tersebut dilakukan secara serentak di seluruh kawasan Sumatera Utara, pada 28 November-28 Desember 2018.

Di Kantor Samsat, tepatnya berlokasi di Jalan Putri Hijau, Kota Medan, belum dilakukan berbagai kesiapan.

Beliau menjelaskan, jika di tahun sebelumnya proses dari pembayaran pajak di Sumatera Utara berjalan cukup normal dan tidak ada kendala yang muncul. Beliau pun mengungkapkan jika kepadatan ini terjadi tepat dipertengahan sampai akhir bulan ketika program penghapusan denda pajak tersebut diberlakukan.

“Jika di tahun sebelumnya, sama saja, normal juga karena pada umumnya di hari pertama tidak begitu ramai, namun di pertengahan bulan serta akhir bulan akan banyak orang yang datang untuk mengurus”ujarnya.

Masyarakat diminta untuk datang ke kantor pelayanan untuk melakukan pengurusan pembayaran pajak lebih awal supaya tidak terjadi antrian mengular sampai memakan waktu tunggu yang sangat lama. Saat ini para pengurus yang bermaksud untuk melakukan proses pembayaran dapat melakukan Bank Sumatera Utara atau bank local lainnya yang telah bekerja sama dengan Sistem Admininstrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Nasional.

Para pendaftar yang bermaksud untuk membayar denda pajak tidak harus membawa data atau berkas apa pun, seperti ketika ingin melakukan pembayaran denda pajak tahunan maupun ingin melakukan proses pembalikan nama pada STNK.

“Syarat pengurusan biasa tidak berubah sama sekali, BBNKB digratiskan, dan dengan denda pajaknya, tetap bayar. Hal ini tergantung masyarakat ingin mengurus apa, jika ingin perpanjang pajak, maka harus membawa STNK dan juga KTP, jika bermaksud untuk balik nama maka harus membawa buku hitam, selayaknya pengurusan biasanya saja” ujarnya.

Program pemerintah ini, memang sebelumnya telah digelar di tahun kemarin, berada di bawah pimpinan langsung oleh Gubernur Tengku Erry Nuradi. Akan tetapi, di tahun kemarin, program yang diberlakukan khusus pada kendaraan pribadi yakni pelat hitam saja, namun sekarang termasuk kendaraan milik pemerintah sampai angkutan umum memperoleh jatah untuk dapat melakukan pengurusan peringanan denda pada tunggakan pajaknya.